GARDATIMURNEWS.CO | Makassar ,Sulsel – Maraknya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah di Indonesia menjadi perhatian publik.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap aktivitas masyarakat, tetapi juga memunculkan beragam informasi dan spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab terganggunya ketersediaan maupun distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Di tengah situasi tersebut, peran media massa dinilai sangat penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, terverifikasi, dan tidak menyesatkan.
Wakil Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO) DPW Sulsel, Salman Sitaba, menilai media memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan ruang informasi yang sehat ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan kebutuhan dasar seperti BBM.
Menurutnya, antrean panjang di SPBU yang terjadi di sejumlah wilayah jangan hanya dilihat sebagai sebuah fenomena biasa. Persoalan tersebut perlu dilihat secara komprehensif dengan menghadirkan informasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, badan usaha penyedia BBM, pengelola SPBU, serta masyarakat yang terdampak.
“Ketika masyarakat menghadapi kelangkaan atau antrean panjang BBM, media jangan ikut memperkeruh suasana dengan informasi yang belum terverifikasi. Justru pada kondisi seperti ini media harus hadir sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya,” ujar Salman.
Ia mengatakan, derasnya arus informasi melalui media sosial membuat masyarakat semakin mudah menerima berbagai informasi, termasuk kabar yang belum tentu memiliki dasar fakta.
Karena itu, menurut Salman, media profesional harus mampu membedakan antara informasi, dugaan, opini, dan fakta yang telah terkonfirmasi.
“Media jangan menjadi bagian dari masalah. Media harus menjadi bagian dari solusi. Kalau ada informasi mengenai kelangkaan BBM, cek faktanya, tanyakan penyebabnya, konfirmasi kepada pihak yang berwenang dan berikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kondisi yang mereka alami,” tegasnya.
Salman menambahkan, fungsi media bukan sekadar memberitakan adanya antrean panjang.
Lebih dari itu, media perlu menggali pertanyaan yang menjadi keresahan publik: apa penyebabnya, bagaimana distribusinya, apakah pasokan mencukupi, dan langkah apa yang dilakukan pemerintah maupun pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai kondisi BBM.
Namun, informasi tersebut harus disampaikan berdasarkan data dan hasil konfirmasi agar tidak menimbulkan kepanikan maupun kesimpulan yang keliru.
“Publik membutuhkan informasi yang jelas, bukan informasi yang membuat masyarakat semakin panik. Dalam situasi seperti ini, kredibilitas media diuji,” katanya.
Ia juga mengingatkan insan pers agar tetap memegang prinsip-prinsip jurnalistik, termasuk melakukan verifikasi dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Menurut Salman, media online memiliki keunggulan dari sisi kecepatan, tetapi kecepatan tersebut tidak boleh mengorbankan akurasi.
“Kecepatan penting, tetapi akurasi jauh lebih penting. Jangan sampai karena mengejar cepat, berita yang belum jelas sumbernya kemudian menjadi konsumsi publik dan akhirnya menyesatkan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Salman menilai persoalan antrean BBM harus menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan tidak hanya memberikan pernyataan normatif, tetapi juga menyampaikan kondisi pasokan dan distribusi secara terbuka ketika terjadi gangguan pelayanan.
“Kalau memang ada persoalan distribusi, sampaikan kepada publik secara terbuka. Kalau pasokan aman, jelaskan datanya. Jangan biarkan masyarakat mencari jawaban sendiri dari informasi yang belum tentu benar,” katanya.
Salman menegaskan bahwa media harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa kehilangan keseimbangan dalam pemberitaan.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah maupun badan usaha merupakan bagian dari fungsi pers sepanjang disampaikan berdasarkan fakta dan kaidah jurnalistik.
“Pers bukan alat untuk menyerang siapa pun. Pers adalah instrumen publik untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sekaligus mendorong pihak yang bertanggung jawab memberikan solusi,” pungkasnya.
Di tengah maraknya antrean BBM di berbagai wilayah, masyarakat pada akhirnya membutuhkan dua hal sekaligus: kepastian pasokan dan kepastian informasi.
Jika persoalan BBM menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, maka informasi yang disampaikan media juga harus menjadi kebutuhan dasar publik informasi yang akurat, berimbang, terverifikasi, dan tidak menyesatkan.
Sebab, ketika ruang informasi dipenuhi kabar yang tidak jelas, yang terjadi bukan hanya kebingungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.(**)red/Makassar Jumat 11/9/2026
Penulis : Salman Sitaba
About the Author
