
GARDATIMURNEWS.CO | LANGSA ACEH – Penundaan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) serentak di Kota Langsa memicu kemarahan para calon keuchik. Mereka merasa dirugikan secara materi dan mental akibat kebijakan yang dinilai tidak matang.
Sorotan tajam kini mengarah ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Langsa yang dianggap lalai dalam memastikan kesiapan administrasi sebelum tahapan dijalankan. Pasalnya, proses sudah berjalan, namun tiba-tiba dihentikan dengan alasan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum turun.
Seorang calon geuchik dengan nada kesal mengungkapkan kekecewaannya. “Kami ini bukan main-main. Sudah keluar uang, tenaga, waktu. Tiba-tiba ditunda begitu saja. Ini sangat merugikan kami!”
Calon lainnya juga pada, Kamis (21/5/2026), mempertanyakan langkah DPMG yang dinilai gegabah. “Kalau memang izin belum ada, kenapa tahapan sudah dijalankan? Jangan jadikan kami korban dari ketidaksiapan pemerintah!”
Bahkan, ada yang menilai kondisi ini sebagai bentuk kegagalan koordinasi yang fatal. “Ini jelas kelalaian. Jangan hanya bilang tunggu pusat. Dari awal seharusnya sudah dipastikan. Jangan sampai kami dipermainkan seperti ini!”
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat, siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian para calon dan kegaduhan ini?.
DPMG Kota Langsa sebagai leading sector tidak bisa lepas dari sorotan. Publik menilai, perencanaan yang tidak matang dan koordinasi yang lemah telah mencoreng proses demokrasi di tingkat gampong.
Sementara itu, Walikota Langsa, Jeffry Sentana S Putra, SE didesak untuk tidak tinggal diam. Transparansi dan ketegasan sangat dibutuhkan agar polemik ini tidak semakin meluas.
Jika sejak awal sudah kacau, bagaimana masyarakat bisa percaya pada proses Pilchiksung ke depan?,” demikian ungkap salah seorang calon geuchik dengan nada kesal. (RANY) Kaperwil Aceh







